JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto menegaskan bahwa pihaknya masih menunggu keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dalam menyikapi polemik keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Bambang yang akrab disapa Bambang Pacul mengatakan, MPR RI belum berada pada tahap mengambil keputusan karena proses konstitusional tersebut harus terlebih dahulu diselesaikan di tingkat DPR.
“Kita tunggu prosesnya. Nanti kita lihat bagaimana perkembangan selanjutnya,” ujar Bambang Pacul saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/11).
Ia menjelaskan, MPR merupakan lembaga yang berada pada tahapan akhir dalam mekanisme pemberhentian presiden maupun wakil presiden. Karena itu, MPR baru dapat menjalankan kewenangannya setelah seluruh tahapan konstitusional di DPR dan Mahkamah Konstitusi (MK) dilalui.
Menurut Bambang, hasil akhir proses tersebut dapat berupa pemberhentian apabila terdapat bukti pelanggaran sebagaimana diatur dalam konstitusi. Sebaliknya, apabila unsur pelanggaran tidak terbukti, maka tidak ada dasar konstitusional untuk melanjutkan proses pemberhentian.
“MPR itu kamar terakhir. Semua tahapan harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum sampai kepada MPR,” tegasnya.
Bambang Pacul Sebut Sikap Fraksi Politik Sudah Solid
Dalam kesempatan tersebut, Bambang Pacul juga menilai bahwa sikap sejumlah fraksi partai politik di DPR terkait polemik ijazah Gibran tampaknya telah memiliki arah yang jelas.
Ia menyebut proses politik yang berlangsung saat ini merupakan bagian dari mekanisme ketatanegaraan yang harus dihormati. Menurutnya, keputusan organisasi partai politik menjadi bagian dari dinamika yang sedang berjalan di parlemen.
Bambang juga memastikan komunikasi antara DPR dan MPR tetap terjalin dengan baik. Koordinasi antarlembaga tersebut terus berlangsung, termasuk dalam agenda rapat pimpinan yang sebelumnya membahas pengunduran diri Hidayat Nur Wahid dari jabatan Wakil Ketua MPR.
Dengan demikian, ia menilai tidak ada persoalan komunikasi kelembagaan yang dapat menghambat pelaksanaan tugas konstitusional masing-masing lembaga.
Puluhan Anggota DPR Disebut Dukung Pengajuan HMP
Sementara itu, wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat untuk mengusut polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin mengemuka.
Sejumlah anggota DPR dari berbagai fraksi partai politik disebut telah membubuhkan tanda tangan pada dokumen inisiatif pengajuan HMP. Langkah tersebut dikaitkan dengan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai persoalan keabsahan ijazah SMA Gibran yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan pada Pilpres 2024.
Perkembangan ini memunculkan perhatian terhadap kemungkinan berlanjutnya proses politik dan hukum di parlemen, termasuk peluang penggunaan mekanisme konstitusional untuk mengusulkan pemberhentian wakil presiden.
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menjelaskan bahwa mekanisme pemberhentian presiden maupun wakil presiden telah diatur secara tegas dalam Pasal 7 dan Pasal 7B UUD 1945.
Menurut Bivitri, salah satu alasan yang dapat menjadi dasar dimulainya proses pemberhentian adalah dugaan perbuatan tercela sebagaimana tercantum dalam ketentuan konstitusi.
Namun, pengajuan usulan pemberhentian tidak dapat dilakukan secara langsung. DPR harus terlebih dahulu menggunakan kewenangan konstitusionalnya dengan meminta MK memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran tersebut.
Mekanisme Pemakzulan Harus Melalui DPR, MK, dan MPR
Berdasarkan Pasal 7B UUD 1945, proses pemberhentian presiden atau wakil presiden memiliki sejumlah tahapan yang wajib dipenuhi.
Pertama, DPR harus menyampaikan pendapat mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan presiden atau wakil presiden. Pendapat tersebut kemudian diajukan kepada MK untuk mendapatkan pemeriksaan dan putusan sesuai ketentuan konstitusi.
Kedua, apabila MK memutuskan bahwa pendapat DPR terbukti, DPR dapat menggelar rapat paripurna untuk meneruskan usulan pemberhentian kepada MPR.
Ketiga, MPR akan membahas usulan tersebut dalam sidang paripurna dengan memberikan kesempatan kepada presiden atau wakil presiden yang bersangkutan untuk menyampaikan penjelasan.
Keputusan akhir berada di tangan MPR melalui mekanisme persidangan dan ketentuan pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
Dengan mekanisme tersebut, wacana pemakzulan Gibran Rakabuming Raka masih harus melewati serangkaian proses hukum dan politik sebelum dapat menghasilkan keputusan final.
Hingga seluruh tahapan konstitusional terpenuhi, proses tersebut masih berada dalam ranah dinamika politik dan ketatanegaraan yang harus berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku. (Go.ens)
